Kecamatan Wagir Gelar Rapat Koordinasi Persiapan Pengisian Anggota BPD Periode 2027–2035 Bersama Kepala Desa
- Nov 09, 2026
- by Bebe
Kecamatan Wagir Gelar Rapat Koordinasi Persiapan Pengisian Anggota BPD Periode 2027–2035 Bersama Kepala Desa
WAGIR, KABUPATEN MALANG — Pemerintah Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, mengadakan kegiatan rapat koordinasi persiapan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode 2027–2035 bersama para kepala desa se-Kecamatan Wagir.
Berdasarkan keterangan dan dokumentasi yang diterima redaksi KIM Sitirejo, kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kantor Kecamatan Wagir sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk periode keanggotaan BPD mendatang.
Dalam dokumentasi terlihat sejumlah peserta mengikuti pemaparan materi dan diskusi. Kegiatan berlangsung dengan dukungan layar proyektor, laptop, serta dokumen yang digunakan dalam pembahasan.
Persiapan Pengisian Keanggotaan BPD 2027–2035
Rapat koordinasi tersebut berkaitan dengan persiapan pengisian keanggotaan BPD untuk periode 2027–2035.
Pada salah satu dokumentasi, terlihat materi presentasi berjudul “Sosialisasi Pengisian Badan Permusyawaratan Desa Keanggotaan Tahun 2027–2035” yang menampilkan identitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Persiapan pengisian BPD menjadi tahapan penting untuk memastikan proses pergantian atau pengisian keanggotaan lembaga permusyawaratan desa dapat dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Koordinasi antara pemerintah kecamatan dan pemerintah desa diperlukan untuk menyamakan pemahaman mengenai mekanisme, persyaratan, serta tahapan yang nantinya harus dilaksanakan.
Masa Keanggotaan BPD Menjadi Delapan Tahun
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masa keanggotaan BPD diatur selama delapan tahun terhitung sejak pengucapan sumpah atau janji.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 56 yang juga mengatur pengisian anggota BPD secara demokratis berdasarkan keterwakilan wilayah dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen.
Peraturan yang sama mengatur bahwa anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak dua kali, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.
Dengan adanya perubahan ketentuan tersebut, pemahaman mengenai regulasi terbaru menjadi penting bagi pemerintah desa dalam mempersiapkan proses pengisian keanggotaan BPD.
Peran Strategis BPD dalam Pemerintahan Desa
Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang menjalankan fungsi permusyawaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Berdasarkan Undang-Undang Desa, BPD memiliki tiga fungsi utama, yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.
Keberadaan BPD menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel.
BPD juga berperan sebagai wadah penyampaian aspirasi masyarakat agar berbagai kebijakan pembangunan dan pelayanan desa dapat memperhatikan kebutuhan warga.
Pentingnya Koordinasi dengan Kepala Desa
Kegiatan rapat koordinasi di tingkat kecamatan menjadi salah satu sarana untuk membangun kesamaan pemahaman di antara pemerintah desa.
Dalam persiapan pengisian BPD, setiap tahapan perlu dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku, termasuk ketentuan keterwakilan masyarakat, persyaratan calon, serta mekanisme pengisian keanggotaan.
Keterlibatan kepala desa dan unsur pemerintahan terkait dalam kegiatan koordinasi diharapkan dapat mendukung kesiapan administratif serta kelancaran pelaksanaan proses di masing-masing desa.
Selain itu, keterbukaan informasi kepada masyarakat juga menjadi bagian penting untuk mendorong partisipasi warga dalam proses demokrasi di tingkat desa.
Mendorong Pemerintahan Desa yang Transparan dan Partisipatif
Pengisian keanggotaan BPD merupakan salah satu bagian dari keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan desa.
Anggota BPD yang nantinya menjalankan tugas diharapkan mampu memahami kebutuhan masyarakat, menjaga komunikasi dengan warga, serta melaksanakan fungsi kelembagaan secara bertanggung jawab.
Melalui koordinasi dan persiapan yang baik, proses pengisian anggota BPD periode 2027–2035 diharapkan dapat berlangsung tertib, demokratis, serta sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi Desa Sitirejo dan desa-desa lainnya di Kecamatan Wagir, persiapan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan lembaga pemerintahan desa dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menunggu Informasi Tahapan Resmi
Hingga naskah ini disusun, redaksi belum memperoleh dokumen yang memuat jadwal resmi pendaftaran calon, pembentukan panitia, maupun hasil keputusan khusus rapat koordinasi.
Informasi teknis lebih lanjut perlu mengacu pada pengumuman resmi Pemerintah Kecamatan Wagir dan pemerintah desa masing-masing.
Sumber kegiatan: Keterangan dan dokumentasi rapat koordinasi persiapan pengisian keanggotaan BPD periode 2027–2035 di Kantor Kecamatan Wagir yang diterima redaksi KIM Sitirejo.
Referensi hukum: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
Catatan redaksi: Tanggal kegiatan, nama narasumber, daftar peserta, dan hasil keputusan rapat masih memerlukan konfirmasi kepada penyelenggara.