Pemkab Malang Targetkan Penyelesaian 26 Dokumen RDTR hingga 2027
- Nov 07, 2026
- Bebe
- Edukasi, Informasi
KARANGPLOSO — Pemerintah Kabupaten Malang menargetkan penyelesaian 26 dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada 2027. Target tersebut dibahas dalam forum penataan ruang bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Kecamatan Karangploso, Rabu (4/11/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Budiar menyampaikan bahwa dari kebutuhan 26 dokumen RDTR, sebanyak lima dokumen telah diselesaikan dan terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). Percepatan penyusunan dipandang penting untuk memberi kepastian pemanfaatan ruang dan mendukung proses perizinan berusaha.
Selain mendukung investasi, penataan ruang juga perlu mempertimbangkan perlindungan lahan pertanian produktif, kebutuhan pembangunan infrastruktur, serta kejelasan batas administrasi wilayah. Pemerintah daerah menyoroti pentingnya pengaturan yang cermat agar pertumbuhan ekonomi tidak mengabaikan fungsi lingkungan dan keberlanjutan pertanian.
RDTR diperlukan karena rencana tata ruang yang bersifat umum belum selalu menjawab pertanyaan rinci mengenai fungsi suatu kawasan. Informasi tata ruang yang jelas dapat membantu pemerintah menilai kesesuaian rencana pembangunan dan memberi panduan bagi pemohon perizinan. Di sisi lain, penetapan zonasi dapat bersinggungan dengan kepentingan pertanian, permukiman, dan perlindungan lingkungan. Keterbukaan dokumen serta koordinasi antarlembaga penting untuk mencegah ketidakpastian bagi masyarakat yang memanfaatkan lahan secara sah.
Dokumen RDTR berperan sebagai acuan perencanaan yang lebih terperinci bagi suatu kawasan. Masyarakat dan pelaku usaha perlu merujuk informasi resmi yang berlaku ketika ingin mengetahui ketentuan pemanfaatan lahan. Target 2027 merupakan rencana penyelesaian, sehingga tidak boleh diberitakan sebagai seluruh dokumen yang telah rampung.
SUMBER: Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Malang
SARAN FOTO: Ilustrasi peta tata ruang atau dokumentasi forum penataan ruang resmi.