DPRD Kabupaten Malang Bahas Pembatasan Plastik Sekali Pakai

  • Oct 27, 2026
  • Disty aulia febrianti
  • Informasi

DPRD Kabupaten Malang Bahas Pembatasan Plastik Sekali Pakai, Dorong Pengelolaan Sampah dari Desa

KIM SITIREJO NEWS — INFORMASI LINGKUNGAN DAN PEMERINTAHAN

 

Persoalan sampah tidak cukup diselesaikan dengan menambah tempat pembuangan. Pengurangan sampah harus dimulai dari rumah, pasar, sekolah, dan lingkungan masyarakat.

Hal tersebut menjadi perhatian DPRD Kabupaten Malang dalam pembahasan rancangan aturan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.

 

KABUPATEN MALANG — Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Malang terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai.

Pembahasan yang berlangsung pada Kamis, 22 Oktober 2026, melibatkan sejumlah perangkat daerah dan narasumber kajian. Perkembangannya dipublikasikan Malang Post pada Senin, 26 Oktober 2026.

Raperda tersebut diarahkan untuk mengurangi timbunan sampah plastik melalui kebijakan yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, pelaku usaha, serta kondisi sosial dan ekonomi daerah.

Wakil Ketua Pansus DPRD Kabupaten Malang, Abdul Rokhim, menekankan pentingnya kebijakan pengurangan plastik yang disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat.

Menurutnya, pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi dapat meningkatkan timbulan sampah apabila tidak disertai langkah pengurangan yang memadai.

PENANGANAN SAMPAH HARUS DIMULAI DARI SUMBERNYA

Narasumber kajian, Sudiro, menjelaskan bahwa penanganan sampah tidak cukup dilakukan ketika sampah sudah terkumpul di tempat pemrosesan akhir.

Upaya pengurangan harus melibatkan produsen, pemerintah, pedagang, lembaga pendidikan, serta masyarakat sebagai pengguna produk plastik.

Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah yang harus diangkut dan diproses di fasilitas pengelolaan akhir.

DLH KABUPATEN MALANG DUKUNG PENGUATAN REGULASI

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Ahmad Dzulfikar Nurrahman, menyatakan dukungan terhadap penyusunan regulasi pembatasan plastik sekali pakai.

DLH juga menyampaikan kesiapan untuk menyusun rencana aksi, termasuk uji coba pemilahan sampah pada tingkat desa serta penerapan konsep kantor ramah lingkungan atau eco-office di lingkungan pemerintahan.

Rencana tersebut masih memerlukan tahapan pelaksanaan dan evaluasi lebih lanjut.

ANGGARAN DAN ALTERNATIF KEMASAN JADI PERHATIAN

Anggota Pansus DPRD Kabupaten Malang, Abdul Qodir, mengingatkan bahwa pembatasan plastik tidak boleh hanya menjadi aturan larangan.

Kebijakan perlu didukung alokasi anggaran serta program yang dapat dijalankan secara nyata agar mendorong perubahan perilaku masyarakat.

Anggota Pansus lainnya, Abdulloh Satar, menyoroti perlunya menyediakan alternatif pengganti plastik dengan harga terjangkau, khususnya bagi pedagang pasar tradisional.

Hal tersebut penting agar kebijakan lingkungan tidak menimbulkan beban baru bagi pelaku usaha kecil.

Sementara itu, anggota Pansus Tantri Bararoh menekankan pentingnya kerja sama antarperangkat daerah serta indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pengurangan sampah.

RELEVANSI BAGI MASYARAKAT DESA SITIREJO

Pembahasan Raperda ini relevan bagi masyarakat Desa Sitirejo, Kecamatan Wagir, karena pengelolaan sampah membutuhkan keterlibatan warga sejak dari lingkungan rumah tangga.

Beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat antara lain membawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, mengurangi kemasan plastik sekali pakai, memilah sampah dari rumah, dan mengikuti kegiatan pengelolaan sampah yang tersedia di lingkungan setempat.

Pelaku UMKM juga dapat mulai mempertimbangkan penggunaan kemasan alternatif yang sesuai dengan keamanan pangan dan kemampuan usaha.

Namun, sampai ada ketentuan resmi yang berlaku, pembahasan Raperda tidak boleh diartikan sebagai pemberlakuan larangan baru atau sanksi terhadap masyarakat.

 

DPRD Kabupaten Malang bersama pemerintah daerah sedang membahas Raperda Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai untuk memperkuat pengelolaan lingkungan.

Pembahasan menekankan pentingnya pengurangan sampah sejak dari sumbernya, dukungan anggaran, edukasi masyarakat, ketersediaan alternatif kemasan, dan koordinasi antarinstansi.

Keberhasilan pengelolaan sampah membutuhkan keterlibatan pemerintah, pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara berkelanjutan.

KEGIATAN: Pembahasan Raperda Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai.

TANGGAL PEMBAHASAN: Kamis, 22 Oktober 2026.

TANGGAL PUBLIKASI SUMBER: Senin, 26 Oktober 2026.

LOKASI: Gedung DPRD Kabupaten Malang.

NARASUMBER YANG TERCANTUM DALAM PEMBERITAAN:

  • Abdul Rokhim — Wakil Ketua Pansus DPRD Kabupaten Malang.

  • Sudiro — Narasumber kajian.

  • Ahmad Dzulfikar Nurrahman — Kepala DLH Kabupaten Malang.

  • Abdul Qodir — Anggota Pansus DPRD Kabupaten Malang.

  • Abdulloh Satar — Anggota Pansus DPRD Kabupaten Malang.

  • Tantri Bararoh — Anggota Pansus DPRD Kabupaten Malang.

SUMBER UTAMA: Malang Post, 26 Oktober 2026.

SUMBER PENDUKUNG: Pemerintah Kabupaten Malang, 9 September 2026, tentang pembahasan dua Raperda inisiatif DPRD.

STATUS INFORMASI: Raperda masih dalam pembahasan. Belum merupakan pengumuman berlakunya larangan atau sanksi baru.

REDAKSI: KIM Sitirejo News.