Komdigi Jelaskan Pedoman Penanganan Disinformasi dan Perlindungan Kebebasan Berpendapat

  • Nov 07, 2026
  • Bebe
  • Edukasi, Informasi

Regulasi dan Literasi Digital • Dasar informasi: 2 November 2026

JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital menjelaskan pedoman pengawasan konten digital melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 127 dan 128 Tahun 2026. Keterangan resmi yang dipublikasikan pada Senin (2/11/2026) menekankan penanganan disinformasi yang terukur dan akuntabel.

Menurut Komdigi, kedua keputusan tersebut memberikan kejelasan mengenai mekanisme, kriteria, dan tahapan penanganan konten digital yang memenuhi ketentuan tertentu. Penjelasan juga berkaitan dengan sistem pengawasan kepatuhan platform dan prosedur pemberitahuan sebelum perintah pemutusan akses diterapkan.

Kementerian menyatakan bahwa kritik, perbedaan pendapat, dan penyampaian aspirasi yang sah tidak serta-merta menjadi objek penindakan. Komdigi juga menyebut konten jurnalistik yang diproduksi pers, termasuk liputan investigatif, tidak menjadi sasaran kebijakan penanganan disinformasi tersebut.

Upaya melawan disinformasi memerlukan batas yang jelas agar penindakan tidak disamakan dengan pembatasan pendapat yang sah. Perdebatan atau kritik publik tidak otomatis berarti sebuah unggahan palsu. Penilaian perlu melihat fakta, konteks, potensi kerugian, dan dasar aturan yang digunakan. Proses yang memiliki tahapan pemberitahuan serta mekanisme keberatan juga berperan dalam akuntabilitas. Di tingkat pengguna, kebiasaan memeriksa sumber sebelum membagikan informasi merupakan kontribusi langsung untuk menjaga ruang digital tetap sehat.

Bagi masyarakat pengguna internet, persoalan ini berkaitan dengan tanggung jawab menyebarkan informasi dan hak menyampaikan pendapat. Konten yang diterima perlu diperiksa sumber serta konteksnya. Jika terjadi dugaan kesalahan moderasi, pemilik konten disebut memiliki jalur untuk mengajukan keberatan sesuai mekanisme yang berlaku.

SUMBER: Kementerian Komunikasi dan Digital

https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/kepmen-127-dan-128-perjelas-batas-penindakan-konten-komdigi-tekankan-akuntabilitas-dan-kebebasan-berekspresi

SARAN FOTO: Ilustrasi literasi digital atau dokumentasi keterangan pers resmi.